You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Aspirasi Warga Jalan Tulodong Bawah - Widya Chandra Akan Ditindaklanjuti
....
photo Istimewa - Beritajakarta.id

DPRD Serap Aspirasi Warga Jalan Tulodong Bawah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan warga Jalan Tulodong Bawah dan Widya Chandara, Jakarta Selatan.

Jika sudah masuk ke DPRD harus ada jalan keluar

Pengaduan warga yang bermukim di kedua jalan tersebut terkait keberadaan restoran dan kafe yang menimbulkan kemacetan, limbah air dan kebisingan.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dirinya bersama Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan menyelesaikan aduan warga Jalan Tulodong Bawah dan Widya Chandra.

Bertemu Warga Rusunawa Nagrak, Pj Gubernur Jamin Peningkatan Kebutuhan Dasar

“Saya akan bicara dengan pak Gubernur untuk mencari langkah konkret. Jika sudah masuk ke DPRD harus ada jalan keluar,” ujar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11) malam.

Ia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta memang membutuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari berbagai jenis usaha masyarakat. Namun, hendaknya keberadaan usaha tersebut dipastikan tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum.

“Apabila semua mau menang sendiri, tidak bisa juga. Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pendapatan daerah, tapi juga mesti dilihat sumber pendapatan yang diperoleh," ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail mengusulkan dilakukan peninjauan lapangan terkait keluhan yang disampaikan warga Jalan Tulodong Bawah dan Jalan Widya Chandra terkait masalah ketertiban parkir, macet, limbah, dan bising suara.

"Apabila benar terjadi indikasi pelanggaran, sesuai aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha," katanya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Iwan Kurniawan mengungkapkan, pengaduan warga Jalan Tulodong Bawah dan Jalan Widya Chandra sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta  Peraturan Badan Koordinasi Penanamanan Modal  nomor 5 tahun 2021  tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah mengatur pengawasan kepatuhan teknis maupun kepatuhan administratif.

“Sesuai arahan Ketua DPRD, beberapa OPD terkait akan melakukan pendataan ulang untuk  menginformasikan ke DPMPTSP DKI untuk ditindaklanjuti Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Jakarta Hari Ini Cerah Berawan Hingga Hujan Ringan

    access_time08-11-2024 remove_red_eye5160 personTiyo Surya Sakti
  2. Kabar Duka, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi Tutup Usia

    access_time13-11-2024 remove_red_eye2524 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Pramusapa Transjakarta Tampil Beda di Hari Pahlawan

    access_time10-11-2024 remove_red_eye1568 personFolmer
  4. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Raih Rekor MURI

    access_time07-11-2024 remove_red_eye1286 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pj Gubernur Teguh Lantik 305 Pejabat Administrator, Pengawas dan Kasubkel

    access_time12-11-2024 remove_red_eye1184 personFolmer